Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915
Papua bagian barat merupakan wilayah bagian barat dari
Pulau Papua yang terbagi ke dalam 2
provinsi Indonesia, yaitu Provinsi
Papua dan
Papua Barat. Wilayah ini juga sering hanya disebut sebagai
Papua Barat (
West Papua) oleh berbagai media internasional.
Sejarah
[sunting] Penguasaan Tidore
Menurut
Kakawin Nagarakretagama, Wwanin/
Onin (
Kabupaten Fakfak) merupakan daerah taklukan
Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari kerajaan
Hindu di
Kepulauan Maluku yang ditaklukan Majapahit. Pada abad ke-18, kawasan pesisir dari
Biak sampai
Mimika merupakan bagian dari wilayah
Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga propinsi-propinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan). Penguasaan wilayah ini kemudian beralih dari Kesultanan Tidore kepada kekuasaan Belanda.
[sunting] Penguasaan Hindia Belanda
Pada
1898 -
1949, Papua bagian barat dikenal sebagai
Nugini Belanda (
Nederlands Nieuw-Guinea atau
Dutch New Guinea) yang merupakan bagian dari
Hindia Belanda.
[sunting] Perebutan antara Indonesia dan Belanda
Pada tanggal
17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Status Papua bagian barat tidak terselesaikan dalam
Konferensi Meja Bundar di
Den Haag dan diputuskan untuk ditunda pembahasannya selama 1 tahun. Penyelesaian status Papua bagian barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun
1961, sampai terjadilah
pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember
1961 dan awal
1962 untuk memperebutkan wilayah ini. Melalui
Perjanjian New York, akhirnya disetujui untuk menyerahkan sementara Papua bagian barat kepada
PBB melalui
United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada
1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah
referendum act of free choice pada tahun
1969, dimana rakyat Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.
[sunting] Penguasaan Indonesia
Zainal Abidin Syah,
Sultan Tidore diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956-1961 yang saat itu beribukota di
Soasiu,
pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, Papua bagian barat dikenal sebagai Provinsi
Irian Barat sejak tahun
1969 hingga
1973. Namanya kemudian diganti menjadi
Irian Jaya oleh
Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas
Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun
2002. Nama provinsi ini diganti menjadi
Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama
Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi
Irian Jaya Barat (sekarang
Papua Barat).
[sunting] Gerakan separatis
Penduduk asli Papua bagian barat merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara
Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam Indonesia sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tahun
1965, beberapa nasionalis Papua bagian barat membentuk
Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
[sunting] Gubernur Papua masa Belanda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar