Rabu, 11 April 2012

Sejarah Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.
Ibukota terletak di SofifiKecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi
Maluku Utara
—  Provinsi  —
Lambang Maluku Utara
Lambang
Moto: Marimoi Ngone Futuru
Peta lokasi Maluku Utara
Negara Indonesia
Hari jadi4 Oktober 1999 (hari jadi)
Dasar hukumUU RI Nomor 46 Tahun 1999dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003
Ibu kotaSofifi
Koordinat3º 40' LS - 3º 0' LU
123º 50' - 129º 50' BT
Pemerintahan
 - GubernurThaib Armain
 - Wakil GubernurAbdul Ghani Kasuba
 - DAURp. 540.389.811.000,- (2011)[1]
Luas
 - Total140.255,32 km2
 - Daratan33.278 km2
 - Perairan106.977,32 km2
Populasi (2010)[2]
 - Total1.035.478
 Kepadatan7,4/km²
Demografi
 - Suku bangsaSuku ModuleSuku Pagu,Suku TernateSuku Makian BaratSuku KaoSuku Tidore,Suku BuliSuku PataniSuku MabaSuku SawaiSuku WedaSuku GneSuku Makian TimurSuku Kayoa,Suku BacanSuku SulaSuku AngeSuku SiboyoSuku KadaiSuku GalelaSuku TobeloSuku LolodaSuku TobaruSuku SahuSuku ArabEropa
 - AgamaIslam (76,1%), Protestan(23,1%), Lainnya (0,8%)
 - BahasaBahasa Indonesia
Zona waktuWIT
Kabupaten6
Kota2
Kecamatan45
Desa/kelurahan730
Situs webwww.malukuutaraprov.go.id

Sejarah

[sunting]Sebelum Penjajahan

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

[sunting]Pendudukan Militer Jepang

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

[sunting]Zaman Kemerdekaan

[sunting]Orde Lama

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti PartindoPSIINUPartai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit.

[sunting]Orde Baru

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.

[sunting]Orde Reformasi

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.[4]
Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku UtaraKota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara.
Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera UtaraKabupaten Halmahera TimurKabupaten Halmahera SelatanKabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

[sunting]Kabupaten dan Kota

No.Kabupaten/KotaIbu kota
1Kabupaten Halmahera BaratJailolo
2Kabupaten Halmahera TengahWeda
3Kabupaten Halmahera UtaraTobelo
4Kabupaten Halmahera SelatanLabuha
5Kabupaten Kepulauan SulaSanana
6Kabupaten Halmahera TimurMaba
7Kabupaten Pulau MorotaiMorotai Selatan
8Kota TernateTernate
9Kota Tidore KepulauanSoasiu

[sunting]Pemerintahan

[sunting]Gubernur

No.FotoNamaSejakHinggaKeterangan
1.Saleh latconsina.jpgSaleh Latuconsina
(Pejabat Gubernur)
?18 April 2002
2.SH Sarundajang.jpgSinyo Harry Sarundajang
(Pejabat Gubernur)
18 April 200225 November 2002Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
3.Thaib Armaiyn25 November 200225 November 2007Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
4.Sekretaris Provinsi Maluku Utara25 November 20022007Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno.
5.Timbul Pudjianto.jpgTimbul Pudjianto
(Pejabat Gubernur)
20072008Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasanganThaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo.
6.Thaib ArmaiynOktober 2008sekarang

[sunting]Perwakilan

DPRD Maluku Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 tersusun dari 15 partai, dengan perincian sebagai berikut:[5]
PartaiKursi %
Partai Golkar10-
Partai Demokrat5-
PDI-P5-
PKS4-
PBB4-
PAN4-
Partai Gerindra2-
Partai Hanura2-
PDS2-
PDK1-
PPP1-
PKPB1-
PPD1-
Barnas1-
Total45100,0

[sunting]Ekonomi

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:

[sunting]Transportasi

[sunting]Jalan Darat

[sunting]Panjang Jalan

  • Jalan negara; sepanjang 58,50 km
  • Jalan provinsi; sepanjang 404 km
  • Jalan kabupaten; sepanjang 501,20 km

[sunting]Fisik Jalan

  • Jalan aspal; sepanjang 106 km
  • Jalan sirtu; sepanjang 6 km
  • Jalan tanah; sepanjang 851,7 Km

[sunting]Kondisi Jalan

  • Baik; sepanjang 4 km,
  • Sedang; sepanjang 56,3 km
  • Rusak ringan; sepanjang 112,7 km
  • Rusak berat; sepanjang 474 km
  • Belum ditembus; sepanjang 310,4 km

[sunting]Kendaraan Angkutan (per April 2010)

  • Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
  • Roda empat; sejumlah > 500 unit
    • Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
    • Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
  • Roda enam; sejumlah 50 unit
    • Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
    • Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar