Bengkulu (bahasa Belanda: Benkoelen atau Bengkulen, bahasa Inggris: Bencoolen, bahasa Malaysia: Bangkahulu) bagian barat daya pulau Sumatera adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, di sebelah timur dengan Jambi dan Sumatera Selatan, sedangkan di sebelah selatan dengan Lampung.
Asal-usul nama
Bengkulu berasal dari bahasa Melayu-Jawi kata bang yang berarti "pesisir" dan kulon yang berarti "barat", kemudian terjadi pegeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu.
Pada saat Inggris berada di Bengkulu terjadi peristiwa gempa bumi besar yang diiringi Tsunami yang membuat wilayah geografis Bengkulu berubah. Hal itu terjadi pada sekitar tahun 1700-1800. Kejadian itu sampai membuat Benteng Malbourough selama beberapa tahun dikosongkan. [2]
[sunting]
Sejarah
Di wilayah Bengkulu sekarang pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal.
Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17.
British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Bencoolen/Coolen yang berasal dari bahasa inggris "Cut Land" yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralph Ord dan William Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut.
Sejak 1713, dibangun benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun demikian, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.
Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung). Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda.
Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit.
Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Di masa inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi isterinya.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26 (termuda sebelum Timor Timur).
[sunting]
Seni dan budaya
Tiga wanita Belanda berpakaian sarong kebaya jalan-jalan di depan Fort Marlborough (awal abad ke-20).
Bengkulu memiliki kerajinan tradisional batik besurek, yakni kain batik yang dihiasi huruf-huruf Arab gundul.
Tarian tradisionalnya antara lain:
Tari Tombak Kerbau.
Tari Putri Gading Cempaka.
Tari Sekapur Sirih.
Tari Pukek.
Tari Andung
Tari Kejai.
Seni musiknya adalah:
Geritan, yaitu cerita sambil berlagu.
Serambeak, yang berupa patatah-petitih.
Andi-andi, yaitu seni sastra yang berupa nasihat.
[sunting]
Obyek wisata
[sunting]
Wisata alam
Pantai Panjang
Lokasi pantai Panjang sekitar 3 km dari kota Bengkulu. Sekitar 7 km panjang pantai dengan 50 meter lebar dari jalan raya. Banyak transportasi umum yang menuju ataupun pergi dari Pantai Panjang. Pohon Cemara yang rindang menghiasi sepanjang pantai. Hotel dan restoran juga banyak terdapat disana. Pantai ini juga memiliki fasilitas area parkir, kolam renang, cottage dan lainnya yang mendukung wisata disana.
Pantai Pasir Putih
Pantai ini terletak dekat pelabuhan samudra Pulau Baii. Jarak sekitar 19 km dari pusat koa Bengkulu. Kondisi jalan menuju kesana sangat baik. Tempat ini dapat dicapai dengan kendaraan roda empat jenis apapun. Kondisi pantai sangat bersih dengan pasir pantainya yang putih dan pohon cemara yang tumbuh disekitarnya.
Pulau Tikus
Pulau ini terdiri dari satu pulau induk dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya yang mengitari dan dengan karang-karang yang indah. Pulau tikus sangat cocok untuk wisata laut. Pulau ini dapat dicapai sekitar 1 jam dari kota Bengkulu dengan menggunakan kapal boat.
Danau Dendam Tak Sudah
Danau ini dikelilingi oleh perbukitan kecil, dengan bukit barisan sebagai latar belakangnya. Jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Bengkulu. Anggrek air Vanda Hookeriana tumbuh sepanjang danau. Ketika musim bunga anggrek tersebut membuat danau menjadi indah dan lebih sejuk.
Tapak Padri dan Pantai Jakat
Terletak sangat dekat dengan benteng marlborough dengan pemandangan laut yang indah. Tapak Padri dataran yang cukup tinggi sehingga kita dapat melihat matahari terbenam. Masyarakat sering berkunjung ketempat ini pada sorehari untuk melihat sunset.
Taman Hutan Hujan Tropis (Tahura)
Lokasinya sekitar 16 km dari pusat kota Bengkulu yang dapat dicapai oleh berbagai jenis kendaraan roda empat. Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk area observasi dan temopat kemah dengan keadaan alam yang indah.
[sunting]
Wisata budaya dan peninggalan sejarah
1. Benteng Marlborough
Benteng Marlborough dibangun oleh perusahaan india timur dibawah kepemimpinan Gubernur Joseph Callet. The fort constitutes the strong fort, Benteng Marlborough berdiri mengahadap selatan dan memiliki luas 44,100 meter persegi. Benteng ini mempunyai bentuk bangunan abad 18, menyerupai kura-kura. Pintu utamanya dikelilingi parit yang luas dan dapat dilalui oleh jembatan. Menurut masyarakat sekiotar di benteng itu juga terdapat pintu keluar bawah tanah yang dulu digunakan pada waktu perang.
2. Rumah Pengasingan Bung Karno
Pada jaman koloni Belanda(1939-1942), Soekarno (Yang kemudian menjadi Presiden RI yang pertama) pernah diasingkan di Bengkulu. Selama dalam pengasingan Soekarno tinggal di rumah yang beralamat di Anggut Atas dan sekarang dikenal dengan jalan Soekarno-Hatta. Beberapa peralatan, sepeda, perpustakaan buku-buku, dan yang lainnya yang pernah dimiliki oleh soekarno disimpan didalam rumah ini. Selama tinggal di Bengkulu, Soekarno mendesain masjid, yang sekarang dikenal dengan Masjid Jamik (Jamik Mosque).
3. Parr and Hamilton Monuments
Parr Monuments terletak di depan Pasar Barukoto diseberang benteng Marlborough, sedangkan Hamilton Monuments terletak di Jalan Soekarno-Hatta. Monument ini dibangun oleh Inggris untuk memperingati kekalahan mereka di Bengkulu.
4. Museum Provinsi Bengkulu
Museum Bengkulu terletak di bagian selatan dari jalan utama kota Bengkulu, yaitu di jalan Pembangunan. Disini kita dapat melihat berbagai macam benda benda bersejarah. dan juga baju batik buatan Bengkulu yang dinamakan kain Besurek.
5. Rejang Lebong
Air Panas dan Air Terjun Suban. Terletak 6 km dari Curup yang dihubungkan oleh jalan aspal dan terdapat air panas serta dua air terjun. oleh pemerintah dibangun berbagai macam fasilitas umum untuk menunjang pariwisata di sana.
6. Danau Pematang
Terletak 16 km dari Curup dan dapat dicapai dengan mudah dengan transportasi umum. Danau ini dikelilingi oleh perbukitan. Bukit Kabal Terletak 19 km dari Curup dengan jalan aspal yang menghubungkannya. Dengan tinggi sekitar 1,936 m diatas permukaan laut dengan keindahan alam yang menakjubkan.
7. Danau Tes
Terletak 51 km dari Curup di Kecamatan Lebong Selatan, Danau ini adalah danu terbesar di provinsi Bengkulu dengan jarak 3 km. dan digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Tempat ini juga biasanya sebagai tempat peristirahatan bagi turis untuk melihat panorama yang indah dan matahari terbenam.
8. Kolam Renang Tabarena
Terletak 4 km dari Curup yang dihubungkan oleh jalan aspal. Tabarena adalah kolam renang alam yang berada di sungai dengan airnya yang bersih dan dingin.
9. Air Terjun Kepala Curup
Terletak 29 km dari Curup dengan tinggi 100 meter dengan airnya yang segar dan sering dikunjungi oleh wisatawan.
10. Sungai Air Putih
Terletak di Tambang Sawah, sekitar 15 km dari Muara Aman atau 80 km dari Curup, sungainya terdiri dari air panas dan air dingin.
11. Makam Sentot Alibasyah
Terletak di Desa Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu. Sentot Alibasyah merupakan salah satu Panglima Pangeran Dipenegoro yang dikirim ke Bonjol sewaktu Perang Padri.
[sunting]
Obyek wisata andalan
1. Bunga Raflessia Arnoldy
Semasa Pemerintahan Inggris, Bunga ini ditemukan pertamakali oleh Sir Thomas Raffles dan Dr. Arnoldy di Dusun Lubuk Tapi pada tahun 1818. Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia dengan diameter 100 cm. Bunga ini membutuhkan 6 sampai 8 bulan untuk tumbuh dan 15 hari setelah itu untuk berbunga. Keunikan dari bunga ini adalah tidak adanya akar, daun dan batang. Tumbuhan ini termasuk parasit kerena tidak adanya klorofil dan haustoria. Bunga ini sering tumbuh dan ditemukan di Taba Penanjung I dan Taba Penanjung III (Bengkulu Tengah), daerah di wilayah kabupaten Kepahiang, dan daerah di wilayah kabupaten Rejang Lebong.
2. Bunga Kibut (Amorphopalus Titanuum)
Bunga ini sangat menarik dan cantik. Tidak memiliki batang dengan tetapi memiliki bunga yang tinggi sekitar 3 m dan kuat. Bunga ini tumbuh di sekitar Rejang Lebong mengelilingi Kepahiang, Bengkulu Utara, and Bengkulu Selatan.
3. Anggrek air Vanda Hookeriana
Berdasarkan ahli tanaman yang datang ke Bengkulu, anggrek air inihjanya terdapat di Danau Dendam Tak Sudah yang terletak sekitar 5 km dari kota Bengkulu. Beberapa macam anggrek liar dan alami lainnya dapat pula ditemukan di provinsi Bengkulu.
4. Berbagai macam kekayaan hutan yang dapat ditemukan di Bengkulu seperti Kayu Medang, Meranti, Rattan, Damar. Tanaman lainnya yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah Minyak sawit, getah karet, kopi, durians, jeruk, sayuran ,dan lainnya.
5. Fauna : Beberapa macam hewan seperti macan, kijang, gajah, monyet, rangkong adalah hewan yang menempati hutan di provinsi Bengkulu.
6. Upacara Tabot
Tabot adalah upacara tradisional tentang kepahlawanan Hasan dan Husen, Mereka Mati dalam peperangan melawan orang-orang Yazid. Perayaan pertama kali dilaksanakan oleh Syeh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syeh Burhanuddin (Imam Senggolo) Menikah dengan wanita Bengkulu kemudian anak mereka, cucu mereka dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga Tabot. upacara ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 muharram (berdasar kalendar islam)setiap tahun.
7. Upacara Lainnya yang mengiringi Tabot
Upacara Mengambil Tanah, dilakukan dari 1 sampai 4 Muharram. Duduk Penjah, 5 Muharram. Menjara, 5 sampai 6 of Muharram. Anak Jari-Jari dan Sorban, 7 sampai 8 Muharram. Arak Gedang, 9 Muharram. Pembuangan Tabot, 10 Muharram.
8. Taman Laut
Taman ini terletak sekitar pulau Enggano.
9. Taman Nasional
Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Terletak di Kecamatan Seblat sekitar 100 km dari kota Bengkulu. Taman Nasional lainnya terletak di Selatan Kaur, 80 km dari Manna. Taman ini merupakan bagian dari Taman Nasional Sumatera Selatan(TNSS I). Berbagai macam hewan dapat dijumpai di sana.
10. Taman Berburu
Gunung Nanu'ua, hutan yang masih alami yang terletak di pulau Enggano.Hewan yang dapat diburu adalah : banteng liar, bore (babi liar), kijang, monyet, dan beberapa lainnya. Semidang Bukit Kaba, terletak di Taba Penanjung dengan luas area 15,300 ha.
11. Elephant Training Center (ETC) di Seblat
Terletak di sebelah sungai Seblat, Putri Hijau, Bengkulu utara. Tempat latihan ini adalah salah satu dari tempat latihan yang ada di Indonesia(Way Kambas ETC, Lampung; Lhokseumawe ETC, Aceh; Sebangau ETC, Riau; Sebokor ETC, Sumatera Selatan). Untuk mencapai kesini dapat menggunakan kendaraan roda empat. terletak 132 km dari Bengkulu atau sekitar 3 jam perjalanan. Kita dapat melalui : Simpang Air Muring ke Desa Suka Maju, kemudian berjalan kaki sekitar 5 km. Dan Simpang Desa, Kota Bani, Suka Merindu, dan Suka Baru. Sayang sekali, jalur ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
[sunting]
Daftar KabupatenNo. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Bengkulu Selatan Kota Manna
2 Kabupaten Bengkulu Tengah Karang Tinggi
3 Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur
4 Kabupaten Kaur Bintuhan - Kaur Selatan
5 Kabupaten Kepahiang Kepahiang
6 Kabupaten Lebong Muara Aman
7 Kabupaten Mukomuko Mukomuko
8 Kabupaten Rejang Lebong Curup
9 Kabupaten Seluma Tais
10 Kota Bengkulu -
[sunting]
Daftar gubernurNo. Foto Nama Dari Sampai Keterangan
1. Ali Amin 1968 1974
2. Abdul Chalik 1974 1979
3. Suprapto 1979 1989
4. H. A. Razie Yahya 1989 1994
5. Adjis Ahmad 1994 1999
6. Hasan Zen 1999 29 November 2005
7. Agusrin Maryono Najamuddin 29 November 2005 11 Agustus 2015 Menjabat selama dua periode
Senin, 21 Februari 2011
sejarah provinsi jambi
Sejarah Propinsi Jambi diawali pada abad IV masehi sampai dengan kedatangan bangsa barat ke nusantara. Secara berturut-turut, masa kekuasaan kerajaan Melayu, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari, kerajaan Damasraya sampai pra Kemerdekaan. Proses perkembangannya sampai sekarang masih dalam pengkajian para ahli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan di Propinsi Jambi adalah Prasasti Karang Birahi yang dibuat sekitar tahun 686 masehi, bangunan candi-candi dan arca-arca yang banyak ditemui dalam propinsi Jambi.
Tahun 1460-1907 Jambi berbentuk kerajaan Islam yang disebut Kerajaan Melayu II. Sebagai Sultan Pertama adalah Datuk Paduko Berhalo dengan permaisurinya putrid Selaro Pinang Masak. Salah seorangnya adalah orang Kayo Hitam yang terkenal dengan senjata utamanya “Keris Siginjai”, yang selanjutnya menjadi pegangan dan perlambang bagi para pemegang kekuasaan kerajaan melayu Jambi. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar, sebuah misi dagang Kompeni Belanda yang dipimpin oleh Abraham Strek mendirikan Loji dagang tetapi tidak mendapat izin dari Sultan, dan kemudian dibubarkan.
Sultan Abdul Kahar digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Seri Ingolongo. Pada masa pemerintahannya 1665-1690, seorang kepala kantor Kompeni Belanda yang bernama Syubranlt terbunuh di desa Gedung Terbakar, sehingga Sultan Seri Ingologo ditangkap Belanda dan dibuang ke Pulau Banda.
Perlawanan terhadap Kompeni mencapai puncaknya pada masa Sultan Thaha memegang tampuk kekuasaan tahun 1856-1904 dalam suatu pertempuran di Betung berdarah tanggal 27 April 1904 Sultan Thaha gugur dan keris Siginjai sebagai lambing kekuasaan kerjaaan Melayu Jambi di bawa oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda menduduki dan menguasai Jambi dan memasukkan Jambi kedalam wilayah keresidenan Palembang, dengan status dua Assisten Residen, Yaitu: Assisten Residen Jambi Hulu dan Assisten Residen Jambi Hilir.
Pada tahun 1905 Jambi menjadi keresidenan dengan mengganti status dua assisten Residen menjadi tujuh Onder Afdeling yang masing-masing dikepalai oleh seorang Controleur sebagai Hoold van Plaatselijk Bestuur, yang salah satunya adalah Onder Keresidenan Langsung dibawah Pemerintah Pusat. Dengan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 4 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah menjadi tiga propinsi, maka Jambi resmi menjadi daerah Swatantra Tingkat I.
Tahun 1460-1907 Jambi berbentuk kerajaan Islam yang disebut Kerajaan Melayu II. Sebagai Sultan Pertama adalah Datuk Paduko Berhalo dengan permaisurinya putrid Selaro Pinang Masak. Salah seorangnya adalah orang Kayo Hitam yang terkenal dengan senjata utamanya “Keris Siginjai”, yang selanjutnya menjadi pegangan dan perlambang bagi para pemegang kekuasaan kerajaan melayu Jambi. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar, sebuah misi dagang Kompeni Belanda yang dipimpin oleh Abraham Strek mendirikan Loji dagang tetapi tidak mendapat izin dari Sultan, dan kemudian dibubarkan.
Sultan Abdul Kahar digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Seri Ingolongo. Pada masa pemerintahannya 1665-1690, seorang kepala kantor Kompeni Belanda yang bernama Syubranlt terbunuh di desa Gedung Terbakar, sehingga Sultan Seri Ingologo ditangkap Belanda dan dibuang ke Pulau Banda.
Perlawanan terhadap Kompeni mencapai puncaknya pada masa Sultan Thaha memegang tampuk kekuasaan tahun 1856-1904 dalam suatu pertempuran di Betung berdarah tanggal 27 April 1904 Sultan Thaha gugur dan keris Siginjai sebagai lambing kekuasaan kerjaaan Melayu Jambi di bawa oleh Belanda. Sejak saat itu Belanda menduduki dan menguasai Jambi dan memasukkan Jambi kedalam wilayah keresidenan Palembang, dengan status dua Assisten Residen, Yaitu: Assisten Residen Jambi Hulu dan Assisten Residen Jambi Hilir.
Pada tahun 1905 Jambi menjadi keresidenan dengan mengganti status dua assisten Residen menjadi tujuh Onder Afdeling yang masing-masing dikepalai oleh seorang Controleur sebagai Hoold van Plaatselijk Bestuur, yang salah satunya adalah Onder Keresidenan Langsung dibawah Pemerintah Pusat. Dengan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 4 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah menjadi tiga propinsi, maka Jambi resmi menjadi daerah Swatantra Tingkat I.
Senin, 14 Februari 2011
sejarah sumatera Barat
Dari zaman prasejarah sampai kedatangan orang Barat, sejarah Sumatera Barat dapat dikatakan identik dengan sejarah Minangkabau. Walaupun masyarakat Mentawai diduga telah ada pada masa itu, tetapi bukti-bukti tentang keberadaan mereka masih sangat sedikit.
Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Asia (Indochina) mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka dan kemudian melayari sungai Kampar, sungai Siak, dan sungai Inderagiri. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak nan Tigo (Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar) sekarang.
Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka jadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi pemukiman mereka menjadi semakin sempit dan akhirnya mereka merantau ke berbagai bagian Sumatera Barat yang lainnya. Sebagian pergi ke utara, menuju Lubuk Sikaping, Rao, dan Ophir. Sebagian lain pergi ke arah selatan menuju Solok, Sijunjung dan Dharmasraya. Banyak pula di antara mereka yang menyebar ke bagian barat, terutama ke daerah pesisir, seperti Tiku, Pariaman, dan Painan.
Adityawarman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga membawa suatu sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa nagari di Sumatera Barat dewasa ini yang berbau Budaya atau Jawa seperti Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo.
Sejarah Sumatera Barat sepeninggal Adityawarman hingga pertengahan abad ke-17 terlihat semakin kompleks. Pada masa ini hubungan Sumatera Barat dengan dunia luar, terutama Aceh semakin intensif. Sumatera Barat waktu itu berada dalam dominasi politik Aceh yang juga memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini. Seiring dengan semakin intensifnya hubungan tersebut, suatu nilai baru mulai dimasukkan ke Sumatera Barat. Nilai baru itu akhimya menjadi suatu fundamen yang begitu kukuh melandasi kehidupan sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat. Nilai baru tersebut adalah agama Islam.
Syekh Burhanuddin dianggap sebagai penyebar pertama Islam di Sumatera Barat. Sebelum mengembangkan agama Islam di Sumatera Barat, ulama ini pernah menuntut ilmu di Aceh.
Setelah Indonesia merdeka sebagian besar wilayah Inderapura dimasukkan kedalam bagian wilayah provinsi Sumatera Barat dan sebagian ke wilayah Provinsi Bengkulu yaitu kabupaten Pesisir Selatan sekarang ini.
Orang Barat pertama yang datang ke Sumatera Barat adalah seorang pelancong berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Parmentier yang datang sekitar tahun 1529. Namun bangsa Barat yang pertama datang dengan tujuan ekonomis dan politis adalah bangsa Belanda. Armada-armada dagang Belanda telah mulai kelihatan di pantai barat Sumatera Barat sejak tahun 1595-1598, di samping bangsa Belanda, bangsa Eropa lainnya yang datang ke Sumatera Barat pada waktu itu juga terdiri dari bangsa Portugis dan Inggris.
Gerakan Paderi menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di masyarakat Minang, seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (opium), minuman keras, tembakau, sirih, juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam.
Perang ini dipicu oleh perpecahan antara kaum Paderi pimpinan Datuk Bandaro dan Kaum Adat pimpinan Datuk Sati. Pihak Belanda kemudian membantu kaum adat menindas kaum Padri. Datuk Bandaro kemudian diganti Tuanku Imam Bonjol.
Perang melawan Belanda baru berhenti tahun 1838 setelah seluruh bumi Minang ditawan oleh Belanda dan setahun sebelumnya, 1837, Imam Bonjol ditangkap.
Meskipun secara resmi Perang Paderi berakhir pada tahun kejatuhan benteng Bonjol, tetapi benteng terakhir Paderi, Dalu-Dalu, di bawah pimpinan Tuanku Tambusai, barulah jatuh pada tahun 1838.
Belanda memerintah diatur oleh perjanjian Plakat Panjang (1833). Di dalamnya Belanda berjanji untuk tidak mencampuri masalah adat dan agama nagari-nagari di Minangkabau. Belanda juga menyatakan tidak akan memungut pajak langsung. Hal ini menyebabkan para pemimpin Minangkabau membayangkan dirinya sebagai mitra bukannya bawahan Belanda.
Sebagaimana di daerah lain di Hindia Belanda pemerintah kolonial memberlakukan Tanam Paksa (cultuurstelsel) di Sumatera Barat. Sistem ini menjadikan para pemimpin adat sebagai agen kolonial Belanda.
Penjajahan Belanda berpengaruh besar pada tatanan tradisional masyarakat Minangkabau. Di Sumatera Barat Belanda membuat jabatan baru, seperti penghulu rodi. Kerapatan Nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah, dan kepemimpinan kolektif para penghulu ditekan dengan keharusan memilih salah seorang penghulu menjadi Kepala Nagari. Serikat nagari-nagari (laras, Bahasa Minang: lareh) yang sebenarnya merupakan persekutuan longgar atas asas saling menguntungkan, dijadikan sebagai lembaga pemerintahan yang setara dengan kecamatan.
Belanda juga berusaha mematikan jalur perdagangan tradisional Minangkabau ke pantai timur Sumatera yang menyusuri sungai-sungai besar yang bermuara di Selat Malaka, dan mengalihkannya ke pelabuhan di pantai Barat seperti Pariaman dan Padang. Pada tahun 1908 Belanda menghapus sistem Tanam Paksa dan memberlakukan pajak langsung. Perang Belasting pun meletus.
Ulama-ulama Kaum Muda mendapat pengaruh besar dari modernis Islam di Kairo, yaitu Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan juga senior mereka Jamaluddin Al-Afghani. Para pemikir ini punya kecenderungan berpolitik, namun karena pengaruh Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi guru ulama Kaum Muda generasi pertama mereka umumnya hanya memusatkan perhatian pada dakwah dan pendidikan. Abdullah Ahmad mendirikan majalah Al-Munir (1911-1916), dan beberapa ulama kaum Muda lain seperti H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dan Muhammad Thaib ikut menulis di dalamnya.
Dari majalah ini pemikiran kaum muda semakin disebarkan. Ulama Kaum Muda menantang konsep agama tradisional yang sudah mapan, menentang taqlid buta, dan merangsang sikap kebebasan berpikir. Tulisan dan pidato mereka memicu pertentangan dan perdebatan sengit di ranah Minang.
Tahun 1918 sebagai kelanjutan perguruan agama tradisional Surau Jembatan Besi berdirilah sekolah Sumatera Thawalib. Selain pendirinya H. Abdul Karim Amrullah guru lain yang berpengaruh di sekolah ini adalah Zainuddin Labai el-Yunusiah yang juga mendirikan sekolah Diniyah. Berbeda dengan Sumatera Thawalib yang terutama adalah perguruan agama sekolah Diniyah menekankan pada pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu falak, ilmu bumi, kesehatan dan pendidikan. Kedua sekolah ini berhubungan erat.
Banyak tokoh pergerakan atau ulama seperti Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Djamaluddin Tamin, H. Dt. Batuah, H.R. Rasuna Said dan Hamka merupakan murid atau pernah mengajar di perguruan di Padang Panjang ini.
Di kedua perguruan ini berkembang berbagai gagasan radikal. Pada dasawarsa 1920-an sebuah gagasan baru mulai menarik hati para murid sekolah Padang Panjang: komunisme. Di Padang Panjang pentolan komunis ini terutama Djamaluddin Tamin dan H. Datuk Batuah. Gagasan baru ini ditentang habis-habisan Haji Rasul yang saat itu menjadi guru besar Sumatera Thawalib.
Gerakan Islam Modernis ini tidak didiamkan saja oleh ulama tradisional. Tahun 1930 ulama tradisional mendirikan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) untuk mewadahi sekolah Islam Tradisional.
Setelah penangkapan tersebut pergerakan komunis malah menjadi-jadi. Tahun 1924 Sekolah Rakyat didirikan di Padang Panjang, meniru model sekolah Tan Malaka di Semarang. Organisasi pemuda Sarikat Rakyat, Barisan Muda, menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dua pusat gerakan komunis lain adalah Silungkang dan Padang. Bila di Padang Panjang gerakan berakar dari sekolah-sekolah di Silungkang pendukung komunis berasal dari kalangan saudagar dan buruh tambang.
Sulaiman Labai, seorang saudagar, mendirikan cabang Sarekat Islam di Silungkang, Sawahlunto pada 1915. Pada tahun 1924 cabang ini diubah menjadi Sarekat Rakyat. Selain itu berdiri juga cabang organisasi pemuda komunis, IPO.
Di Padang basis PKI berasal dari saudagar besar pribumi. Salah satu pendiri PKI cabang Padang adalah Sutan Said Ali, yang sebelumnya menjadi pengurus Sarikat Usaha Padang. Di bawah kepemimpinannya mulai tahun 1923 PKI seksi padang meningkat anggotanya dari hanya 20 orang menjadi 200 orang pada akhir 1925.
Pertumbuhan gerakan komunisme terhenti setelah pemberontakan di Silungkang 1927. Para aktivis komunis ditangkap, baik yang terlibat pemberontakan ataupun tidak. Banyak di antaranya yang dibuang ke Digul.
Meskipun komunisme menjadi sangat populer pada dasawarsa 1920-an kaum agama yang tak setuju dengan ideologi baru itu pun tetap berkembang. Awal tahun 1920 berdiri PGAI (Persatuan Guru Agama Islam) dengan tujuan mengumpulkan ulama-ulama di Sumatera Barat. Atas prakarsa H. Abdullah Ahmad tahun 1924 berdirilah sekolah Normal Islam di Padang. Sekolah ini dimaksudkan sebagai sekolah lanjutan, lebih tinggi daripada Sumatera Thawalib yang merupakan sekolah rendah.
Setelah melawat ke Jawa tahun 1925 dan bertemu pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di sana Haji Rasul turut mendirikan cabang Muhammadiyah. Pertama di Sungai Batang dan kemudian di Padang Panjang. Organisasi ini dengan cepat menjalar ke seluruh Sumatera Barat.
Muhammadiyah berperan penting dalam menentang pemberlakuan Ordonansi Guru di Sumatera Barat tahun 1928. Dengan ordonansi ini guru agama diwajibkan melapor kepada pemerintah sebelum mengajar. Peraturan ini dipandang mengancam kemerdekaan menyiarkan agama. Sebelumnya Muhammadiyah di Jawa sudah memutuskan meminta ordonansi ini dicabut. Pada tanggal 18 Agustus 1928 diadakanlah rapat umum yang kemudian memutuskan menolak pemberlakuan ordonansi guru.
Meskipun terlibat dalam penolakan Ordonansi Guru, berbeda dengan organisasi komunis seperti Sarikat Rakyat, pada umumnya Muhammadiyah menghindari kegiatan politik. Penumpasan gerakan komunis tahun 1927 menyebabkan banyak anggota Sarekat Rakyat atau simpatisannya berpaling ke Muhammadiyah mencari perlindungan. Para anggota yang lebih radikal ini tidak puas dan kemudian banyak yang keluar untuk aktif dalam Persatuan Sumatra Thawalib. Organisasi ini pada tahun 1930 menjelma menjadi partai politik bernama Persatuan Muslim Indonesia, disingkat Permi. Dengan asas Islam dan kebangsaan (nasionalisme) Permi dengan cepat menjadi partai politik terkuat di Sumatera Barat, dan menyebar ke Aceh, Tapanuli, Riau, Jambi dan Bengkulu. Partai ini menjadi wadah utama paham Islam modernis. Tokoh-tokoh Permi yang terkenal antara lain Rasuna Said, Iljas Jacub, Muchtar Lutfi dan Djalaluddin Thaib.
Partai lain yang juga penting adalah PSII cabang Sumatera Barat yang berdiri tahun 1928, dan PNI Baru. PSII Sumatera Barat seperti Permi sangat kuat sikap anti-penjajahannya. Namun tidak seperti Permi yang berakar dari perguruan agama tokoh-tokoh PSII umumnya berasal dari pemimpin adat.
Cabang PNI Baru di Bukittinggi diresmikan Hatta tak lama setelah kepulangannya dari Belanda tahun 1932. Sebelumnya cabang Padang Panjang sudah didirikan oleh Khatib Sulaiman.
PARI pimpinan Tan Malaka (didirikan di Bangkok 1929) punya pengaruh cukup besar, meskipun anggotanya sendiri tidak banyak. Pengaruh PARI terutama lewat tulisan Tan Malaka yang disebarkan sampai tahun 1936.
Pada saat yang sama di Batavia tokoh-tokoh Partindo dan PNI Baru juga ditangkap. Sukarno diasingkan ke Flores, Hatta dan Sjahrir ke Digul. Pimpinan PNI Baru cabang Sumatera Barat sendiri dibiarkan bebas karena mereka membatasi kegiatan politik partai. Sementara itu tokoh-tokoh PARI berhasil ditahan Belanda yang bekerja sama dengan dinas Intelijen Inggris. Tan Malaka, pimpinannya, lolos.
Tahun 1943 Jepang memerintahkan pendirian Gyu Gun untuk membantu pertahanan. Gyu Gun di Sumatera Barat dipimpin oleh Chatib Sulaiman yang memilih dan merekrut calon perwira dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Gyu Gun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara Sukarela ini kemudian menjadi inti Divisi Banteng.
Masa Prasejarah
Di pelosok desa Mahat, Suliki Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota banyak ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum. Bukti arkeologis yang ditemukan di atas bisa memberi indikasi bahwa daerah Lima Puluh Kota dan sekitarnya merupakan daerah pertama yang dihuni oleh nenek moyang orang Minangkabau. Penafsiran ini beralasan, karena dari luhak Lima Puluh Kota ini mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur pulau Sumatera. Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting dari zaman dahulu hingga akhir abad yang lalu.Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Asia (Indochina) mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka dan kemudian melayari sungai Kampar, sungai Siak, dan sungai Inderagiri. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak nan Tigo (Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar) sekarang.
Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka jadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi pemukiman mereka menjadi semakin sempit dan akhirnya mereka merantau ke berbagai bagian Sumatera Barat yang lainnya. Sebagian pergi ke utara, menuju Lubuk Sikaping, Rao, dan Ophir. Sebagian lain pergi ke arah selatan menuju Solok, Sijunjung dan Dharmasraya. Banyak pula di antara mereka yang menyebar ke bagian barat, terutama ke daerah pesisir, seperti Tiku, Pariaman, dan Painan.
[sunting] Kerajaan-kerajaan Minangkabau
Menurut tambo Minangkabau, pada periode abad ke-1 hingga abad ke-16, banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil di selingkaran Sumatera Barat. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kesultanan Kuntu, Kerajaan Kandis, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Bukit Batu Patah, Kerajaan Sungai Pagu, Kerajaan Inderapura, Kerajaan Jambu Lipo, Kerajaan Taraguang, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Setangkai, Kerajaan Talu, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parit Batu, Kerajaan Pulau Punjung dan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan-kerajaan ini tidak pernah berumur panjang, dan biasanya berada dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar, Malayu dan Pagaruyung.[sunting] Kerajaan Malayu
Kerajaan Malayu diperkirakan pernah muncul pada tahun 645 yang diperkirakan terletak di hulu sungai Batang Hari. Berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit, kerajaan ini ditaklukan oleh Sriwijaya pada tahun 682. Dan kemudian tahun 1183 muncul lagi berdasarkan Prasasti Grahi di Kamboja, dan kemudian Negarakertagama dan Pararaton mencatat adanya Kerajaan Malayu yang beribukota di Dharmasraya. Sehingga muncullah Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275-1293 di bawah pimpinan Kebo Anabrang dari Kerajaan Singasari. Dan setelah penyerahan Arca Amonghapasa yang dipahatkan di Prasasti Padang Roco, tim Ekpedisi Pamalayu kembali ke Jawa dengan membawa serta dua putri Raja Dharmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak dinikahkan oleh Raden Wijaya raja Majapahit pewaris kerajaan Singasari, sedangkan Dara Jingga dengan Adwaya Brahman. Dari kedua putri ini lahirlah Jayanagara, yang menjadi raja kedua Majapahit dan Adityawarman kemudian hari menjadi raja Pagaruyung.
Artikel utama untuk bagian ini adalah: [sunting] Kerajaan Pagaruyung
Sejarah propinsi Sumatera Barat menjadi lebih terbuka sejak masa pemerintahan Adityawarman. Raja ini cukup banyak meninggalkan prasasti mengenai dirinya, walaupun dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Raja Minangkabau. Adityawarman memang pernah memerintah di Pagaruyung, suatu negeri yang dipercayai warga Minangkabau sebagai pusat kerajaannya.Adityawarman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga membawa suatu sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa nagari di Sumatera Barat dewasa ini yang berbau Budaya atau Jawa seperti Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo.
Sejarah Sumatera Barat sepeninggal Adityawarman hingga pertengahan abad ke-17 terlihat semakin kompleks. Pada masa ini hubungan Sumatera Barat dengan dunia luar, terutama Aceh semakin intensif. Sumatera Barat waktu itu berada dalam dominasi politik Aceh yang juga memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini. Seiring dengan semakin intensifnya hubungan tersebut, suatu nilai baru mulai dimasukkan ke Sumatera Barat. Nilai baru itu akhimya menjadi suatu fundamen yang begitu kukuh melandasi kehidupan sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat. Nilai baru tersebut adalah agama Islam.
Syekh Burhanuddin dianggap sebagai penyebar pertama Islam di Sumatera Barat. Sebelum mengembangkan agama Islam di Sumatera Barat, ulama ini pernah menuntut ilmu di Aceh.
[sunting] Kerajaan Inderapura
Jauh sebelum Kerajaan Pagaruyung berdiri, di bagian selatan Sumatera Barat sudah berdiri kerajaan Inderapura yang berpusat di Inderapura (kecamatan Pancung Soal, Pesisir Selatan sekarang ini) sekitar awal abad 12. Setelah munculnya Kerajaan Pagaruyung, Inderapura pun bersama Kerajaan Sungai Pagu akhirnya menjadi vazal kerajan Pagaruyung.Setelah Indonesia merdeka sebagian besar wilayah Inderapura dimasukkan kedalam bagian wilayah provinsi Sumatera Barat dan sebagian ke wilayah Provinsi Bengkulu yaitu kabupaten Pesisir Selatan sekarang ini.
[sunting] Masuknya bangsa Eropa
Pengaruh politik dan ekonomi Aceh yang demikian dominan membuat warga Sumatera Barat tidak senang kepada Aceh. Rasa ketidakpuasan ini akhirnya diungkapkan dengan menerima kedatangan orang Belanda. Namun kehadiran Belanda ini juga membuka lembaran baru sejarah Sumatera Barat. Kedatangan Belanda ke daerah ini menjadikan Sumatera Barat memasuki era kolonialisme dalam arti yang sesungguhnya.Orang Barat pertama yang datang ke Sumatera Barat adalah seorang pelancong berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Parmentier yang datang sekitar tahun 1529. Namun bangsa Barat yang pertama datang dengan tujuan ekonomis dan politis adalah bangsa Belanda. Armada-armada dagang Belanda telah mulai kelihatan di pantai barat Sumatera Barat sejak tahun 1595-1598, di samping bangsa Belanda, bangsa Eropa lainnya yang datang ke Sumatera Barat pada waktu itu juga terdiri dari bangsa Portugis dan Inggris.
[sunting] Perang Padri
Perang Paderi meletus di Minangkabau antara sejak tahun 1821 hingga 1837. Kaum Paderi dipimpin Tuanku Imam Bonjol melawan penjajah Hindia Belanda.Gerakan Paderi menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di masyarakat Minang, seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat (opium), minuman keras, tembakau, sirih, juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam.
Perang ini dipicu oleh perpecahan antara kaum Paderi pimpinan Datuk Bandaro dan Kaum Adat pimpinan Datuk Sati. Pihak Belanda kemudian membantu kaum adat menindas kaum Padri. Datuk Bandaro kemudian diganti Tuanku Imam Bonjol.
Perang melawan Belanda baru berhenti tahun 1838 setelah seluruh bumi Minang ditawan oleh Belanda dan setahun sebelumnya, 1837, Imam Bonjol ditangkap.
Meskipun secara resmi Perang Paderi berakhir pada tahun kejatuhan benteng Bonjol, tetapi benteng terakhir Paderi, Dalu-Dalu, di bawah pimpinan Tuanku Tambusai, barulah jatuh pada tahun 1838.
[sunting] Dari Perang Padri sampai Perang Belasting
Berakhirnya perang Padri menandai perubahan besar di Minangkabau. Kerajaan Pagaruyung runtuh dan di tempatnya berdiri pemerintahan Hindia Belanda.Belanda memerintah diatur oleh perjanjian Plakat Panjang (1833). Di dalamnya Belanda berjanji untuk tidak mencampuri masalah adat dan agama nagari-nagari di Minangkabau. Belanda juga menyatakan tidak akan memungut pajak langsung. Hal ini menyebabkan para pemimpin Minangkabau membayangkan dirinya sebagai mitra bukannya bawahan Belanda.
Sebagaimana di daerah lain di Hindia Belanda pemerintah kolonial memberlakukan Tanam Paksa (cultuurstelsel) di Sumatera Barat. Sistem ini menjadikan para pemimpin adat sebagai agen kolonial Belanda.
Penjajahan Belanda berpengaruh besar pada tatanan tradisional masyarakat Minangkabau. Di Sumatera Barat Belanda membuat jabatan baru, seperti penghulu rodi. Kerapatan Nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah, dan kepemimpinan kolektif para penghulu ditekan dengan keharusan memilih salah seorang penghulu menjadi Kepala Nagari. Serikat nagari-nagari (laras, Bahasa Minang: lareh) yang sebenarnya merupakan persekutuan longgar atas asas saling menguntungkan, dijadikan sebagai lembaga pemerintahan yang setara dengan kecamatan.
Belanda juga berusaha mematikan jalur perdagangan tradisional Minangkabau ke pantai timur Sumatera yang menyusuri sungai-sungai besar yang bermuara di Selat Malaka, dan mengalihkannya ke pelabuhan di pantai Barat seperti Pariaman dan Padang. Pada tahun 1908 Belanda menghapus sistem Tanam Paksa dan memberlakukan pajak langsung. Perang Belasting pun meletus.
[sunting] Gerakan Islam Modernis di Minangkabau
Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat pada awal abad ke-20 memiliki warna Islam yang pekat. Dalam hal ini gerakan Islam modernis atau yang lebih dikenal sebagai Kaum Muda sangat besar peranannya.Ulama-ulama Kaum Muda mendapat pengaruh besar dari modernis Islam di Kairo, yaitu Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan juga senior mereka Jamaluddin Al-Afghani. Para pemikir ini punya kecenderungan berpolitik, namun karena pengaruh Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi guru ulama Kaum Muda generasi pertama mereka umumnya hanya memusatkan perhatian pada dakwah dan pendidikan. Abdullah Ahmad mendirikan majalah Al-Munir (1911-1916), dan beberapa ulama kaum Muda lain seperti H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) dan Muhammad Thaib ikut menulis di dalamnya.
Dari majalah ini pemikiran kaum muda semakin disebarkan. Ulama Kaum Muda menantang konsep agama tradisional yang sudah mapan, menentang taqlid buta, dan merangsang sikap kebebasan berpikir. Tulisan dan pidato mereka memicu pertentangan dan perdebatan sengit di ranah Minang.
Tahun 1918 sebagai kelanjutan perguruan agama tradisional Surau Jembatan Besi berdirilah sekolah Sumatera Thawalib. Selain pendirinya H. Abdul Karim Amrullah guru lain yang berpengaruh di sekolah ini adalah Zainuddin Labai el-Yunusiah yang juga mendirikan sekolah Diniyah. Berbeda dengan Sumatera Thawalib yang terutama adalah perguruan agama sekolah Diniyah menekankan pada pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu falak, ilmu bumi, kesehatan dan pendidikan. Kedua sekolah ini berhubungan erat.
Banyak tokoh pergerakan atau ulama seperti Ahmad Rasyid Sutan Mansur, Djamaluddin Tamin, H. Dt. Batuah, H.R. Rasuna Said dan Hamka merupakan murid atau pernah mengajar di perguruan di Padang Panjang ini.
Di kedua perguruan ini berkembang berbagai gagasan radikal. Pada dasawarsa 1920-an sebuah gagasan baru mulai menarik hati para murid sekolah Padang Panjang: komunisme. Di Padang Panjang pentolan komunis ini terutama Djamaluddin Tamin dan H. Datuk Batuah. Gagasan baru ini ditentang habis-habisan Haji Rasul yang saat itu menjadi guru besar Sumatera Thawalib.
Gerakan Islam Modernis ini tidak didiamkan saja oleh ulama tradisional. Tahun 1930 ulama tradisional mendirikan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) untuk mewadahi sekolah Islam Tradisional.
[sunting] Gerakan Partai Komunis Indonesia
Djamaluddin Tamin sudah bergabung dengan PKI pada 1922. Dalam perjalanan singkat ke Aceh dan Jawa pada tahun 1923 Datuk Batuah bertemu dengan Natar Zainuddin dan Haji Misbach. Agaknya ia terkesan dengan pendapat Haji Misbach yang menyatakan komunisme sesuai dengan Islam. Bersama Djamaluddin Tamin ia menyebarkan pandangan ini dalam koran Pemandangan Islam. Natar Zainuddin kemudian kembali dari Aceh dan menerbitkan koran sendiri bernama Djago-djago. Akhir tahun itu juga Djamaluddin Tamin, Natar Zainuddin dan Dt. Batuah ditangkap Belanda.Setelah penangkapan tersebut pergerakan komunis malah menjadi-jadi. Tahun 1924 Sekolah Rakyat didirikan di Padang Panjang, meniru model sekolah Tan Malaka di Semarang. Organisasi pemuda Sarikat Rakyat, Barisan Muda, menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dua pusat gerakan komunis lain adalah Silungkang dan Padang. Bila di Padang Panjang gerakan berakar dari sekolah-sekolah di Silungkang pendukung komunis berasal dari kalangan saudagar dan buruh tambang.
Sulaiman Labai, seorang saudagar, mendirikan cabang Sarekat Islam di Silungkang, Sawahlunto pada 1915. Pada tahun 1924 cabang ini diubah menjadi Sarekat Rakyat. Selain itu berdiri juga cabang organisasi pemuda komunis, IPO.
Di Padang basis PKI berasal dari saudagar besar pribumi. Salah satu pendiri PKI cabang Padang adalah Sutan Said Ali, yang sebelumnya menjadi pengurus Sarikat Usaha Padang. Di bawah kepemimpinannya mulai tahun 1923 PKI seksi padang meningkat anggotanya dari hanya 20 orang menjadi 200 orang pada akhir 1925.
Pertumbuhan gerakan komunisme terhenti setelah pemberontakan di Silungkang 1927. Para aktivis komunis ditangkap, baik yang terlibat pemberontakan ataupun tidak. Banyak di antaranya yang dibuang ke Digul.
[sunting] Sumatera Barat: 1930-an
[sunting] Merebaknya partai-partai politik
Setelah melawat ke Jawa tahun 1925 dan bertemu pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di sana Haji Rasul turut mendirikan cabang Muhammadiyah. Pertama di Sungai Batang dan kemudian di Padang Panjang. Organisasi ini dengan cepat menjalar ke seluruh Sumatera Barat.
Muhammadiyah berperan penting dalam menentang pemberlakuan Ordonansi Guru di Sumatera Barat tahun 1928. Dengan ordonansi ini guru agama diwajibkan melapor kepada pemerintah sebelum mengajar. Peraturan ini dipandang mengancam kemerdekaan menyiarkan agama. Sebelumnya Muhammadiyah di Jawa sudah memutuskan meminta ordonansi ini dicabut. Pada tanggal 18 Agustus 1928 diadakanlah rapat umum yang kemudian memutuskan menolak pemberlakuan ordonansi guru.
Meskipun terlibat dalam penolakan Ordonansi Guru, berbeda dengan organisasi komunis seperti Sarikat Rakyat, pada umumnya Muhammadiyah menghindari kegiatan politik. Penumpasan gerakan komunis tahun 1927 menyebabkan banyak anggota Sarekat Rakyat atau simpatisannya berpaling ke Muhammadiyah mencari perlindungan. Para anggota yang lebih radikal ini tidak puas dan kemudian banyak yang keluar untuk aktif dalam Persatuan Sumatra Thawalib. Organisasi ini pada tahun 1930 menjelma menjadi partai politik bernama Persatuan Muslim Indonesia, disingkat Permi. Dengan asas Islam dan kebangsaan (nasionalisme) Permi dengan cepat menjadi partai politik terkuat di Sumatera Barat, dan menyebar ke Aceh, Tapanuli, Riau, Jambi dan Bengkulu. Partai ini menjadi wadah utama paham Islam modernis. Tokoh-tokoh Permi yang terkenal antara lain Rasuna Said, Iljas Jacub, Muchtar Lutfi dan Djalaluddin Thaib.
Partai lain yang juga penting adalah PSII cabang Sumatera Barat yang berdiri tahun 1928, dan PNI Baru. PSII Sumatera Barat seperti Permi sangat kuat sikap anti-penjajahannya. Namun tidak seperti Permi yang berakar dari perguruan agama tokoh-tokoh PSII umumnya berasal dari pemimpin adat.
Cabang PNI Baru di Bukittinggi diresmikan Hatta tak lama setelah kepulangannya dari Belanda tahun 1932. Sebelumnya cabang Padang Panjang sudah didirikan oleh Khatib Sulaiman.
PARI pimpinan Tan Malaka (didirikan di Bangkok 1929) punya pengaruh cukup besar, meskipun anggotanya sendiri tidak banyak. Pengaruh PARI terutama lewat tulisan Tan Malaka yang disebarkan sampai tahun 1936.
[sunting] Penumpasan
Pada pertengahan 1933 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan berkumpul. Yang menjadi sasaran utama di Sumatera Barat adalah Permi dan PSII. Sementara itu Rasuna Said sudah ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Jawa. Tokoh-tokoh Permi dan PSII awalnya dilarang bepergian, kemudian kedua partai dikenai larangan terbatas dalam mengadakan rapat umum. Pada akhirnya tokoh-tokoh Permi dan PSII ditangkap dan dibuang ke Digul. Permi akhirnya bubar pada 18 Oktober 1937.Pada saat yang sama di Batavia tokoh-tokoh Partindo dan PNI Baru juga ditangkap. Sukarno diasingkan ke Flores, Hatta dan Sjahrir ke Digul. Pimpinan PNI Baru cabang Sumatera Barat sendiri dibiarkan bebas karena mereka membatasi kegiatan politik partai. Sementara itu tokoh-tokoh PARI berhasil ditahan Belanda yang bekerja sama dengan dinas Intelijen Inggris. Tan Malaka, pimpinannya, lolos.
[sunting] Pendudukan Jepang
Jepang memasuki Padang pada 17 Maret 1942. Sukarno yang pada saat itu berada di Padang berhasil meyakinkan sebagian besar tokoh-tokoh nasionalis di Sumatera Barat agar mau bekerja sama dengan Jepang.Tahun 1943 Jepang memerintahkan pendirian Gyu Gun untuk membantu pertahanan. Gyu Gun di Sumatera Barat dipimpin oleh Chatib Sulaiman yang memilih dan merekrut calon perwira dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Gyu Gun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara Sukarela ini kemudian menjadi inti Divisi Banteng.
sejarah Sumatera Utara
Sejarah Sumatera Utara
Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Gubernur Sumatera Utara yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin.
Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak zaman Mesolitikum. Penghuninya disebut sebagai orang Austro Melanesoid, banyak mendiami daerah muara sungai. Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang Proto Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Deutro Melayu yang berasal dari daerah bagian selatan Cina.
Pada awal tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pemerintahan dengan system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiou. Pada suatu ketika, terjadi peperangan antara Kerajaan Nagur dan Kerajaa Batangiou yang dimenangkan oleh Kerajaan Nagur. Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi penguasa seluruh Simalungun.
Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumun, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.
Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus menerus terlibat persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. Kekuasaan Kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian utara Sumatera Utara. Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluah pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur. Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya sekitar sepuluh kilometer dari Medan.
Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima Aceh bernama Gocah Pahlawan dating ke Deli Tua dan menikah dengan putrid Wan Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang. Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.
Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. pada tanggal 1 Februari 1859, Siak menandatangani penjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. Belanda juga diizinkan membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah yang yang dirasa perlu. Belanda juga diizinkan, bila perlu, mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak.
Belanda kemudian mengangkat seorang Asisten Residen di Siak. Kekuasaan Belanda ketika itu meliputi seluruh daerah jajahan Siak, yaitu daerah pesisir timur Sumatera. Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda mulai masuk sejak berakhirnya perang Paderi di Sumatera Barat. Untuk wilayah tanah batak pedalaman, cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya "perjanjian tembaga". Penjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara. Selain itu, Belanda juga menyerang dan memduduki Pulau Nias pada tahun 1863.
Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Batakladen, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.
Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat. Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut. Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1877 sampai 1907. Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini, berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.
Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis. Pada saat itu, banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang sebagian diantaranya merupakan cabang dari organisai yang berpusat di Jakarta. Mereka adalah Syarikat Ilam, PNI, Gerindo, Partindo, Al Jami'atul Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan organiasi-organiasi pergerakan lain.
Di Tapanuli terdapat pula organisasi keagamaan, khususnya gerejani yang masuk ke daerah ini sejak abad 19. Pengaruh nasionalisme mulai terasa dalam gereja sekitar tahun 1930. Sejumlah orang Batak yang tergabung dalam perkumpulan Hatopan Kristen Batak mengkritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing.
Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. Dalam waktu ingkat, pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Raja-raja di Sumatera Utara kemudian diperintah untuk membantu pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah Jepang. Jepang memerintah di Sumatera Utara secara sewenang-wenang, dan menyengsarakan rakyat. Diantara kebijakan yang menyengsarakan rakyat adalah Romusha. Romusha bertujuan memobilisasi seluruh rakyat untuk membantu Jepang dalam pembangunan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Banyak diantara para romusha ini dikirim ke luar negeri seperti Birma, Thailand dan tempat lain untuk dipekerjakan secara paksa dan tidak manusiawi.
Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di awal kemerdekaan ini, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas, pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). Dalam memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, tapatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia.
Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam Negara Sumatera Timur. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap sampai sekarang. Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai tahun 1960.
Sampai awal terbentuknya rezim Orde Baru, Sumatera Utara masih disibukan dengan konflik-konflik baik vertical ataupu horizontal. Akibat konflik tersebut, empat gubernur berikutnya tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka adalah Raja Junjungan Lubis (1960-1963), Eny Karim (1963-1963), Ulung Sitepu (1963-1965), dan P.R. Telaumbanua (1965-1967). Pembangunan daerah baru bias dilakukan di era Orde Baru. Gubernur yang menjabat pertama di era Orde Baru adalah Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978). Gubernur berikutnya adalah Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983), Mayjen Kaharuddin Nasution (1983-1988), Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998), Mayjen Teungku Rizal Nurdin (1998-2005), Rudolf Pardede (2005-2008), dan Syamsul Arifin (2008-2013).
Sabtu, 12 Februari 2011
sejarah provinsi NAD
Aceh[6] yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah.[7] Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.
Aceh[6] yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah
Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.
Teuku UmarPerang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.
Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda.
Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.
Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.
Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.
Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), Lain-lain (10,09%)[8]
Kamus Bahasa Aceh - IndonesiaPropinsi Aceh memiliki 13 buah bahasa asli yaitu bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.
Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga keturunan Cina yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.
Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam.
Aceh juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri seperti
Kabupaten dan Kota di AcehSistem pemerintahan yang berlaku di Aceh saat ini ada 2, yaitu Sistem Pemerintahan Lokal Aceh dan Sistem Pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjenjangan, perbedaan yang tampak adalah adanya Pemerintahan Mukim di antara kecamatan dan gampong.
Meuligoe, tempat kediaman gubernur AcehBerdasarkan Pemilihan Umum Legislatif 2009, Provinsi Aceh mengirimkan 13 anggota DPR, dengan perincian: Partai Demokrat tujuh orang, PKS dan Partai Golkar masing-masing dua orang, dan PAN serta PPP masing-masing satu orang.[9] Selain itu, empat anggota DPD yang berasal dari Aceh adalah Tgk. Abdurrahman BTM., H.T. Bachrum Manyak, Dr. Ahmad F. Hamid, M.S., dan Ir. H.T. A. Khalid, M.M.[10]
Pada tingkat provinsi, DPRA dengan 69 kursi tersedia dikuasai oleh Partai Aceh (33 kursi)[9].
Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.
Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.
Kerusakan akibat tsunami di Banda AcehBadan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2005) memperkirakan 9563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3969 (41,5%) perahu tanpa motor, 2369 (24,8%) perahu bermotor dan 3225 (33,7%) kapal motor besar (5-50 ton). Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar tambak di 11 kabupaten/kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai Rp 944.492,00 (50% dari nilai total aset), sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai Rp 3,8 milyar. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak.
Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 milyar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.
Kapal PLTD Apung yang dibawa oleh tsunami sampai ke daratDiperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60 persen. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama (sekitar 10 tahun), karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai Rp 3,8 triliun.
Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan BI-RTGS dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.
Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti siwah, geuliwang dan peudeueng.
Rumah tradisional Aceh di Museum AcehRumah tradisonal suku Aceh dinamakan Rumoh Aceh. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Tiga bagian utama dari rumah Aceh yaitu seuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt (serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur).
Cut Nyak Dien ketika ditangkap BelandaBangsa Aceh merupakan bangsa yang gigih dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kegigihan perang bangsa Aceh, dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejumlah pahlawan (baik pria maupun wanita), serta bukti-bukti lainnya (empat jenderal Belanda tewas dalam perang Aceh, serta kuburan Kerkhoff yang pernah mencatat rekor sebagai kuburan Belanda terluas di luar Negeri Belanda).
Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulue.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh Tenggara.
| Aceh | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
| |||
| Motto: "Pancacita" (dari bahasa Sansekerta yang artinya "Lima cita-cita") | |||
 | |||
| Negara |  Indonesia | ||
| Hari jadi | 7 Desember 1959 (hari jadi) | ||
| Dasar hukum | UU RI No. 24/1956 UU RI No. 44/1999 UU RI No. 18/2001 UU RI No. 11/2006 (Pemerintahan Aceh) | ||
| Ibu kota | Banda Aceh (dahulu Koetaradja) | ||
| Koordinat | 1º 40' - 6º 30' LU 94º 40' - 98º 30' BT | ||
| Pemerintahan | |||
| - Gubernur | drh. Irwandi Yusuf, M.Sc.. | ||
| Luas | |||
| - Total | 55.390 km2 | ||
| Populasi (2010)[1] | |||
| - Total | 4.486.570 | ||
| - Kepadatan | 81/km² | ||
| Demografi | |||
| - Suku bangsa | Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.[2][3] | ||
| - Agama | Islam (99,85%), Kristen (0,15%) | ||
| - Bahasa | Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon, Nias dan Indonesia.[4][5] | ||
| Zona waktu | WIB | ||
| Kabupaten | 18 | ||
| Kota | 5 | ||
| Kecamatan | 227 | ||
| Desa/kelurahan | 5.862 | ||
| Lagu daerah | Bungong Jeumpa | ||
| Situs web | http://www.acehprov.go.id/ | ||
Sejarah
- Artikel utama: Sejarah Aceh
Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.
Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.
[sunting] Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.[sunting] Perang Aceh
Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli yang berpura-pura masuk Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.
Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh pada tahun 1904. Saat itu, Ibukota Aceh telah sepenuhnya direbut Belanda. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh Panglima-panglima di pedalaman dan oleh para Ulama Aceh sampai akhirnya jepang masuk dan menggantikan peran belanda.
Perang Aceh adalah perang yang paling banyak merugikan pihak belanda sepanjang sejarah penjajahan Nusantara.
[sunting] Masa penjajahan
[sunting] Bangkitnya nasionalisme
Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.
[sunting] Masa Republik Indonesia
Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Di samping itu, telah muncul aspirasi dari beberapa wilayah Aceh, khususnya di bagian barat, selatan dan pedalaman untuk memisahkan diri dari Aceh dan membentuk provinsi-provinsi baru.
[sunting] Darul Islam / Tentara Islam Indonesia
[sunting] Gerakan Aceh Merdeka
Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Marti Ahtisaari.[sunting] Kependudukan
[sunting] Suku bangsa
Provinsi Aceh memiliki 13 suku asli, yaitu: Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai,Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias.Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut: Aceh (50,32%), Jawa (15,87%), Gayo (11,46%), Alas (3,89%), Singkil (2,55%), Simeulue (2,47%), Batak (2,26%), Minangkabau (1,09%), Lain-lain (10,09%)[8]
[sunting] Bahasa
[sunting] Agama
Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam.Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga keturunan Cina yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.
Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam.
[sunting] Pendidikan
Dalam hal pendidikan, sebenarnya provinsi ini mendapatkan status Istimewa selain dari D.I. Yogyakarta. Namun perkembangan yang ada tidak menunjukkan kesesuaian antara status yang diberikan dengan kenyataannya. Pendidikan di Aceh dapat dikatakan terpuruk. Salah satu yang menyebabkannya adalah konflik yang berkepanjangan dan penganaktirian dari RI, dengan sekian ribu sekolah dan institusi pendidikan lainnya menjadi korban. Pada UAN (Ujian Akhir Nasional) 2005 ada ribuan siswa yang tidak lulus dan terpaksa mengikuti ujian ulang.Aceh juga memiliki sejumlah Perguruan Tinggi Negeri seperti
[sunting] Pemerintahan
[sunting] Sistem Pemerintahan Indonesia
Sejak tahun 1999, Aceh telah mengalami beberapa pemekaran wilayah hingga sekarang mencapai 5 pemerintahan kota dan 18 kabupaten sebagai berikut:| No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Desa (atau sederajat) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 12 | 321 |
| 2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 9 | 132 |
| 3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 23 | 592 |
| 4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 6 | 172 |
| 5 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 16 | 369 |
| 6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 10 | 127 |
| 7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 12 | 128 |
| 8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 14 | 268 |
| 9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 11 | 164 |
| 10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 21 | 580 |
| 11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 27 | 1.160 |
| 12 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 7 | 232 |
| 13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 17 | 514 |
| 14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 11 | 97 |
| 15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 5 | 213 |
| 16 | Kabupaten Pidie | Sigli | 22 | 946 |
| 17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 8 | 215 |
| 18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 8 | 135 |
| 19 | Kota Banda Aceh | 9 | 80 | |
| 20 | Kota Langsa | 5 | 52 | |
| 21 | Kota Lhokseumawe | 4 | 67 | |
| 22 | Kota Sabang | 2 | 18 | |
| 23 | Kota Subulussalam | 5 | 74 | |
| Jumlah | 264 | 6.656 |
[sunting] Perwakilan
Pada tingkat provinsi, DPRA dengan 69 kursi tersedia dikuasai oleh Partai Aceh (33 kursi)[9].
| Partai | Kursi | % |
|---|---|---|
| Partai Aceh | 33 | 47,8 |
| Partai Demokrat | 10 | 14,5 |
| Partai Golkar | 8 | 11,6 |
| PAN | 5 | 7,3 |
| PKS | 4 | 5,8 |
| PPP | 3 | 4,4 |
| Partai Daulat Aceh | 1 | 1,5 |
| PDI-P | 1 | 1,5 |
| PKPI | 1 | 1,5 |
| PBB | 1 | 1,5 |
| PKB | 1 | 1,5 |
| Partai Patriot | 1 | 1,5 |
| Total | 69 | 100,0 |
[sunting] Sistem Pemerintahan Lokal Aceh
Sistem pemerintahan lokal Aceh terdiri dari gampông, mukim, nanggroë, sagoë dan keurajeun.[sunting] Sumber daya alam
[sunting] Perekonomian
[sunting] Pra-tsunami 2004
Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal di Aceh, menyumbangkan 6,5 persen dari Pendapatan Daerah Bruto (PDB) senilai 1,59 triliun pada tahun 2004 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2005). Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton/tahun sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton/tahun pada tahun 2003 (Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh 2004). Produksi perikanan tersebut merata, baik di Samudera Hindia maupun Selat Malaka.Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87 persen (87.783) di sub sektor perikanan tangkap dan sisanya (14.461) di sub sektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian, 60 persen adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu/kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Menurut Nurasa et al. (1993), nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing (hook and line). Alat tangkap lain adalah pukat, jaring cincin (purse seine), pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain.
Infrastruktur penunjang industri ini meliputi satu pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan (PPI) utama di 7 kabupaten/kota dan sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) kecil di 18 kabupaten/kota. Selain itu terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi intensif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidie, Bireuen dan Aceh Timur.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang) budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten/kota, terdapat dinas perikanan dan kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar Rp 1,9 triliun.
[sunting] Pasca-tsunami 2004
Kerusakan tambak budidaya tersebar merata. Bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunaminya (misalnya di Aceh Selatan), tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai Rp 466 milyar, sekitar 50 persen dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan (tangkap dan budidaya). Hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya.
[sunting] Perbankan
Aceh terdapat dua kantor Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, yang dibuka di Banda Aceh (kelas III) dan Lhokseumawe (kelas IV). Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan BI-RTGS dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.
[sunting] Industri
Aceh memiliki sejumlah industri besar di antaranya- PT Arun: Kilang Pencairan Gas Alam
- PT PIM: Pabrik Pupuk Iskandar Muda
- PT AAF: Pabrik Pupuk Asean
- PT KKA: Pabrik Kertas
- PT SAI-Lafarge Semen Andalas
- ExxonMobil: Kilang Gas Alam
[sunting] Pertambangan
Emas di Woyla, Seunagan, Aceh Barat; Pisang Mas di Beutong, Payakolak, Takengon Aceh Tengah Batubara di Kaway XI, di Semayan di Aceh Barat, Batugamping di Tanah Greuteu, Aceh Besar; di Tapaktuan[sunting] Pariwisata
- Masjid Raya Baiturrahman
- Graveyard in Bitay Village [1]
- Cut Nya Dien House [2]
- Indonesian Airline Monument. Seulawah-Indonesian First Airplane [3]
- Tsunami Monument & Garden [4]
- The Museum Aceh [5]
- Taman Putroe Phang
- Kuburan Kerkhoff
- Danau Laut Tawar
- Danau Aneuk Laot
- Iboih
[sunting] Seni dan Budaya
Aceh merupakan kawasan yang sangat kaya dengan seni budaya galibnya wilayah Indonesia lainnya. Aceh mempunyai aneka seni budaya yang khas seperti tari-tarian, dan budaya lainnya seperti:- Didong (seni pertunjukan dari masyarakat Gayo)
- Meuseukee Eungkot (sebuah tradisi di wilayah Aceh Barat)
- Peusijuek (atau Tepung tawar dalam tradisi Melayu)
[sunting] Sastra
- Bustanussalatin
- Hikayat Prang Sabi
- Hikayat Malem Diwa
- Legenda Amat Rhah manyang
- Legenda Putroe Neng
- Legenda Magasang dan Magaseueng
[sunting] Senjata tradisional
Rencong adalah senjata tradisional Aceh, bentuknya menyerupai huruf L, dan bila dilihat lebih dekat bentuknya merupakan kaligrafi tulisan bismillah. Rencong termasuk dalam kategori dagger atau belati (bukan pisau ataupun pedang).Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti siwah, geuliwang dan peudeueng.
[sunting] Rumah Tradisional
[sunting] Tarian
Provinsi Aceh yang memiliki setidaknya 10 suku bangsa, memiliki kekayaan tari-tarian yang sangat banyak dan juga sangat mengagumkan. Beberapa tarian yang terkenal di tingkat nasional dan bahkan dunia merupakan tarian yang berasal dari Aceh, seperti Tari Rateb Meuseukat dan Tari Saman.| Tarian Suku Aceh | Tarian Suku Gayo Tarian Suku Lainnya |
 Tari Seudati di Sama Langa tahun 1907 |  Tari Saman dari Gayo Lues |  Tari Guel, khas Suku Gayo |  Tari Didong |
[sunting] Makanan Khas
Aceh mempunyai aneka jenis makanan yang khas. Antara lain timphan, gulai itik, kari kambing yang lezat, Gulai Pliek U dan meuseukat yang langka. Di samping itu emping melinjo asal kabupaten Pidie yang terkenal gurih, dodol Sabang yang dibuat dengan aneka rasa, ketan durian (boh drien ngon bu leukat), serta bolu manis asal Peukan Bada, Aceh Besar juga bisa jadi andalan bagi Aceh.[sunting] Pahlawan
[sunting] Pahlawan Perempuan
[sunting] Pahlawan Pria
[sunting] Tokoh asal Aceh
- Lihat pula Suku Aceh untuk tokoh-tokoh yang bukan berasal dari provinsi Aceh namun berketurunan Aceh.
- Yap Thiam Hien
- Hamzah Fansuri
- Nuruddin ar-Raniri
- Syiah Kuala
- Syamsuddin al-Sumatrani
- Tun Sri Lanang
- Teungku Chik Pante Kulu
- Ismail al-Asyi
- Mr. T. Mohammad Hassan
- Mohamad Kasim Arifin
- Teungku Hasan Muhammad di Tiro
- P. Ramlee
- Teungku Ahmad Dewi
[sunting] Referensi
- ^ Sensus Penduduk 2010
- ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-Suku-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
- ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
- ^ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:aceh-gelar-kongres-bahasa-daerah&catid=13:aceh&Itemid=26
- ^ http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3337
- ^ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, dalam Pergub tersebut ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatangan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" ("NAD") menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009. Lihat pula http://www.acehprov.go.id/
- ^ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- ^ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 10 Februari 2011. ISBN 9812302123.
- ^ a b Partai Aceh dan Demokrat Kuasai Kursi DPRA dan DPR. Media Indonesia. Edisi daring 4-5-2009. Diakses 4-5-2009.
- ^ Hasil perolehan suara DPD Provinsi NAD.
Langganan:
Postingan (Atom)